Wartadesa ll Cianjur - Pada Tahun 2025 Maraknya gelombang Aksi Demo warga terhadap kepala desa di kabupaten Cianjur, Jawa Barat menjadi alarm keras bahwa pengelolaan dan transparansi dana desa dibeberapa desa masih jauh dari harapan warga masyarakat desa.
Permasalahan yang sering disuarakan warga masyarakat dalam melakukan aksi Demo terhadap Kepala Desa, yang mereka sering suarakan terkait dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Program Ketahanan Pangan Yang tidak efektif, tidak transparan juga permasalahan hal lainnya terkait dengan anggaran dana desa.
Taufan Qudrattullah, SH., Menyampaikan, maraknya aksi demo warga ke kantor desa di beberapa wilayah kabupaten Cianjur ini merupakan bentuk ketidakpuasan warga.
" Belakangan ini, gelombang Aksi demo warga terhadap kepala desa dibeberapa wilayah Menandakan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola dana desa kurang efektif dan efisien, sehingga ketidak puassan muncul di benak warga," Ujar Taufan Qudrattullah, SH ketua LBH-GMBI Cianjur, saat diwawancarai media, Sabtu(29/11/2025).
Marak aksi demo di desa bisa mengindikasikan kurang efektifnya mekanisme musyawarah atau kurangnya ketidak transparan pengelolaan anggaran desa kepada lapisan masyarakat desa itu sendiri.
Juga ada beberapa faktor lainnya yang bisa mendasari maraknya aksi demo ditiap desa, seperti sering kali warga mengeluhkan berbagai persoalan ke dinas-dinas terkait tapi kurang ada respon." Malah tidak sedikit warga yang sudah membuat laporan resmi baik ke kecamatan,DPMD dan Inspektorat. Tapi, terkesan dinas-dinas terkait hanya formalitas dalam menerima informasi terkait keluhan warga tersebut," Ujar Taufan
Taufan juga menyampaikan, tidak adanya tindak lanjut yang jelas dari dinas-dinas terkait, menjadikan warga masyarakat tidak percaya lagi, akhirnya warga melakukan aksi demo di kantor desa.
" Sering kali warga membuat laporan resmi, tapi sering kali justru tidak adanya tindakan nyata yang serius atau sangsi yang tegas terhadap oknum kades yang diduga melakukan berbagai dugaan penyelewengan dana desa," Tutur Taufan
Dengan demikian ketidak seriusan dalam menangani keluhan tersebut," menjadikan warga sudah tidak percaya lagi kepada dinas terkait," Sambungnya
Taufan berharap, kedepannya peningkatan efektifitas, transparansi, dan responsivitas dinas-dinas khususnya Inspektorat terhadap keluhan maupun laporan warga desa harus secepatnya direspon.
" Hal tersebut untuk meminimalisir terjadinya permasalahan yang terkait dengan anggaran dana desa, dan juga bisa meredakan gejolak Aksi Demo warga di tingkat desa." Harapnya
Taufan berharap, kedepannya dinas-dinas terkait harus lebih peka terhadap setiap isu-isu yang berkembang di masyarakat. Karena saat ini warga masyarakat lebih berani dalam menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di tingkat desa.
Selain itu, terkait pemeriksaan khusus (RIKSUS) yang dilakukan inspektorat ini sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabel dalam pengawasan dana desa." Hasil dari RIKSUS ini harus bisa memberikan kepuasan dan kepercayaan warga masyarakat," Ujar Taufan
Dan apabila hasil RIKSUS ditemukan adanya penyalahgunaan anggaran dan penyimpangan yang merugikan uang negara, pihak Inspektorat harus menindaklanjuti kerana hukum yang berlaku.
Dengan hal tersebut kepercayaan warga terhadap dinas-dinas terkait khususnya Inspektorat akan tinggi. Juga dengan ketegasannya akan membuat efek jera para oknum kades maupun perangkat lainya.
" Mudah-mudahan dengan ketegasan pihak-pihak terkait, pada tahun 2026 yang akan datang, tidak marak lagi aksi demo warga ditiap des. Tapi, bila setiap berbagai keluhan warga terkait desa dianggap sepele, ini akan menjadi bom waktu. Dan dampaknya kepuasan warga masyarakat terhadap inspektorat akan makin menurun." pungkas Taufan ( dri )
