Cianjur Wartadesa - Dalam rangkaian advokasi penyalah gunaan dana Hibah APBD 2020-2024. Cianjur Government Wacth(CGW), hari ini mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta untuk menyerahkan berkas hasil analisa dan kajian disertai beberapa dokument pendukung.
Hal substansi yang serahkan GWC adalah hasil analisa alur masuknya bantuan Dana Hibah Kabupaten Cianjur ke lahan pribadi milik Bupati Cianjur periode 2020-2025 H. Herman Suherman.
Menurut Ketua CGW Hadi Dzikir Nur mengatakan Kedatangan ke KPK adalah adanya aliran dana hibah yang di selewengkan melainkan ke lahan pribadi oleh Mantan Bupati Cianjur Herman Suherman Periode 2020 - 2025.
"Alhamdulillah kami diterima dengan baik, berdiskusi dan konsultasi perihal tersebut. Selanjutnya secara administratif KPK memberikan Tanda Bukti Penerimaan Laporan/Informasi Pengaduan Masyarakat dengan NOMOR : 2026-A-00530."ucap Hadi Ketua CGW kepada Wartadesa Senin 02/02/26.
Lanjut Hadi, Menurutnya KPK akan segera menindak lanjuti laporan dari CGW.
"Selanjutnya kami juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia memulai serangkaian tindak lanjut sampai dengan Penyelidikan untuk mengurai kasus tersebut sampai terang benerang."katanya
Hadi juga menjelaskan laporan ini merupakan diduga adanya aliran dana hibah yang disalah gunakan oleh mantan Bupati H Herman Suherman, dana ini yang seharusnya untuk publik malah digunakan untuk pembangunan wisata komersil untuk kepentingan pribadi.
" Karena Jamaras Gate merupakan potret pengelolaan dana Hibah yang tidak adil disertai dugaan penyalahgunaan kewenangan. Yang mestinya anggaran publik digunakan Untuk pembangunan malah terserap ke lahan milik pribadi H. Herman Suherman mantan bupati Cianjur yang sekarang menjadi tempat wisata dan dikomersilkan untuk kepentingan pribadi."tandasnya***Ca***
