Wartadesa - Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kecamatan Cianjur, mengadakan Forum Warga Pengawasan Partisipatif dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati 2024, di Aula Kelurahan Solokpandan,Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur. Selasa 09/07/2024.
Ketua Panwascam Kecamatan Cianjur Asril Hidayat mengatakan, pihaknya hari ini tengah melaksanakan forum warga pengawasan partisipatif yang di mana itu program dari Bawaslu yang kita laksanakan untuk bertujuan sebagai sarana memperluas partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan dan mensosialisasikan kepada masyarakat secara luas.
"Dalam program forum warga oengawasan partisipatif pemilihan Gubernur Jawa Barat dan Wakilnya serta BupatibCianjur dan Wakilnya, supaya tahapan demi tahapan yang dilaksanakan oleh penyelenggara khususnya KPU berjalan sesuai dengan prosedurnya dan kita juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan yang dilaksanakan oleh mungkin teman-teman di penyelenggara KPU ini," Katanya.
Ketua Bawaslu Kabupaten Cianjur Asep Tandang Suparman S.E., S.H., menjelaskan bahwa agenda yang dilakukannya itu adalah kegiatan forum warga pengawasan partisipatif.
"Dalam hal ini Bawaslu kabupaten Cianjur, melaksanakan program forum warga pengawasan partisipatif sebagaimana ketentuan peraturan Bawaslu nomor 2 tahun 2023 untuk kegiatan pengawasan partisipatif," jelasnya.
Adapun yang dilibatkan dalam program forum warga pengawasan partisipatif untuk di Kecamatan Cianjur ini, pesertanya berasal dari Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Kabupaten Cianjur.
"Nah, untuk di kecamatan lain itu ada dari pemilih pemula, unsur elemen masyarakat dan organisasi pemuda. Kemudian pengawasan partisipatif ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan aktif dari masyarakat dalam mengawasi tahapan pemilihan," tandanya.
Sementara itu. Komisioner KPU Kab Cianjur, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Wakil Ketua Divisi Perencanaan Datin Abdulatif menyampaikan, pemilu ini adalah milik kita semua, artinya kita tidak bisa bicara parsial komprehensif termasuk di dalamnya pihaknya juga harus memberikan skala prioritas kepada rekan-rekan kita yang disabilitas.
"Tadi ada beberapa hal yang menjadi masukan dari rekan kita, pertama kaitan dengan akses ke TPS insya Allah nanti ini segera kami bahas di KPU karena kebetulan kita masih punya waktu yang cukup lama ini untuk menindaklanjuti, kemudian terkait template surat suara untuk tuna netra nanti akan kita sampaikan juga," matanya.
Sebagaimana cita-cita kami, lanjut Abdulatif, intinya adalah KPU maupun Bawaslu memiliki kesamaan bahwa angka partisipasi dalam pelaksanaan pemilu yang akan datang ini harapannya adalah sukses dan lancar.
"Untuk itu upaya yang dilakukan adalah sosialisasi oleh rekan kita maupun kami dari KPU dalam rangka ikhtiar bagaimana memaksimalkan supaya pada tanggal 27 November nanti partisipasi masyarakat mau berbondong-bondong untuk hadir ke TPS untuk menyalurkan hak suaranya dan apabila ada warga yang belum tercoklit itu bisa meminta untuk didaftarkan dan kalaupun tidak bisa datang langsung ke TPS dengan membawa e-KTP tapi setelah pukul 12.00 WIB," terangnya.
Ia menambahkan, untuk penyandang disabilitas akan di prioritaskan."Artinya penyandang disabilitas akan di prioritaskan seperti tempat duduk, lokasi atau medan dan fasilitas sesuai kategori disabilitasnya," tambahnya.
Narasumber lainnya Selly Nurdinah S.H.I., M.Num, menambahkan, sebenarnya materi yang diberikan tadi adalah pendidikan untuk para pemilih khususnya kepada disabilitas, karena di Pilkada ini memang semuanya setara.
"Artinya tidak ada perbedaan baik dari materi atau apapun itu karena Pilkada ini kan sifatnya juga inklusivitas harus menyeluruh harus punya prinsip inklusivitasi. Nah, sebenarnya kaitan dengan bagaimana teman-teman khususnya disabilitas ini bisa bergerak dan berkontribusi secara nyata untuk pilkada serentak nanti,"tandasnya ***CA***
