CIANJUR Wartadesa – Suasana panas saat puluhan warga mendatangi kantor desa langensari, Kecamatan Karang Tengah Kabupaten CIANJUR, saat audiensi dengan Kepala Desa di balai Kantor Desa Langensari. Senin (28/7/2025).
Pertemuan yang dihadiri kepala desa, unsur Forkopimcam, serta aparat TNI dan Kepolisian. Audiensi digelar menyusul mencuatnya berbagai dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program - program bantuan seperti bantuan gempa, isbat nikah, dan bantuan ternak kambing yang yang nya digunakan istri kades ke luar negeri. Warga menuding adanya pemotongan bantuan yang nominalnya mencapai jutaan rupiah serta beberapa pelaksanaan program yang tidak transparan.
Samir, tokoh masyarakat yang juga pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), secara tegas mengungkapkan adanya dugaan pungutan liar (pungli) kepada korban bencana.
“Pemotongan bantuan kepada korban gempa rata-rata Rp2 juta hingga Rp2,3 juta. Kepala desa sudah mengakui memotong dan menyanggupi akan mengembalikan dana tersebut dalam waktu 60 hari kerja, tapi angka yang disebut hanya Rp52 juta. Padahal, jika dihitung, potensi kerugian warga bisa mencapai lebih besar, dengan jumlah penerima sekitar 63 orang,” ujar Samir.
Tidak hanya itu, warga juga menyoroti program isbat nikah yang menurut informasi dari Kementerian Agama seharusnya gratis (prodeo), namun justru dipungut biaya hingga Rp750 ribu per pasangan. “Kalau itu gratis, kenapa masyarakat harus bayar? Itu membebani warga yang mayoritas menengah ke bawah,” kata Samir.
Dugaan penyimpangan juga mencuat dalam program bantuan kambing ternak. Bantuan yang seharusnya dikelola secara bergilir justru dilaporkan dijual oleh oknum penerima. Nilai bantuan ditaksir mencapai belasan hingga puluhan juta rupiah, termasuk kandang.
“Ini bentuk ketidakseriusan pengawasan. Kepala desa menyebut kewajiban memelihara gugur karena dijual. Lalu ke mana tanggung jawab terhadap aset bantuan itu?” sambungnya.
Tak hanya bantuan, warga juga mempertanyakan penggunaan anggaran untuk insentif guru ngaji yang belum jelas penyalurannya. Selain itu, muncul dugaan gaya hidup mewah kepala desa yang dinilai tak sejalan dengan kondisi masyarakat.
“Rumah baru, kolam renang, dan gadean di mana-mana, semua itu jadi pertanyaan warga. Wajar jika publik mencurigai ada yang tidak beres,” tambah Samir.
Di sisi lain, Kepala Desa Langensari, Fajar, mengakui adanya kekeliruan dalam pelaksanaan program bantuan dan mengapresiasi kritik warga. Ia menyatakan kesediaannya untuk memperbaiki kinerja pemerintahan desa.
“Ini undangan resmi dari pemdes dan BPD sebagai bentuk keterbukaan. Memang ada kekurangan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat, dan itu akan menjadi evaluasi kami,” ujar Fajar.
Ia menegaskan, audiensi ini bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi untuk menyelesaikan masalah bersama. “Kami menunggu hasil audit dari inspektorat, dan jika ditemukan pelanggaran, tentu akan kami tindak lanjuti. Pemerintah desa kooperatif dan terbuka terhadap kritik,” ucapnya.
Sementara itu, aparat Forkopimcam yang hadir meminta agar seluruh proses penyelesaian dilakukan secara musyawarah dan sesuai prosedur hukum. Warga pun menyatakan akan menunggu hasil pemeriksaan dari lembaga terkait sebelum menentukan langkah selanjutnya.***Deri***
