WARTADESA || KOTA CIMAHI — Ketua Komisi IV DPRD Kota Cimahi menegaskan kembali peran strategisnya dalam memastikan kualitas layanan publik di berbagai sektor vital. Melalui penekanan yang disampaikan Anggota Komisi IV dari Fraksi Demokrat, Lilis Yusniawati, dan ditekankan lebih lanjut oleh Ike Hikmawati, komisi ini menempatkan pengawasan sebagai isu strategis utama untuk menjamin pelayanan pemerintah berjalan profesional, transparan, dan berpihak pada masyarakat.
“Komisi IV memiliki mandat besar. Kami bertanggung jawab memastikan setiap instansi bekerja tanpa kelalaian dan benar-benar memberikan layanan terbaik bagi warga,” tegas Ike Hikmawati, Senin, 08/12/2025.
Komisi IV menempatkan sektor kesehatan sebagai isu strategis paling mendesak, mengingat kebutuhan dasar masyarakat yang bergantung pada pelayanan medis.
Fokus pengawasan meliputi:
• Dinas Kesehatan, termasuk puskesmas dan program layanan masyarakat.
• BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan swasta, yang harus patuh pada standar layanan dan regulasi.
• RSUD Cibabat, sebagai rumah sakit rujukan utama di Cimahi.
“Kesehatan adalah layanan yang tak boleh ada celah. Komisi IV memastikan setiap program kesehatan dijalankan tanpa penyimpangan,” ujar Ike.
Isu strategis lainnya berada di sektor pendidikan dan kebudayaan. Komisi IV mengawasi kinerja Dinas Pendidikan untuk memastikan kualitas SDM guru, sarana prasarana sekolah, dan mutu pembelajaran terus meningkat.
Di sisi lain, Disbudparpora didorong untuk menjaga kesinambungan pengembangan budaya, pariwisata, pemuda, dan olahraga. “Pendidikan dan pembangunan karakter anak muda tidak boleh stagnan. Ini investasi jangka panjang yang kami kawal secara serius,” kata Ike.
Komisi IV juga menyoroti isu ketenagakerjaan sebagai sektor strategis yang berpengaruh langsung pada kesejahteraan masyarakat. Dinas Tenaga Kerja diminta memastikan pengawasan perusahaan, penyerapan tenaga kerja, dan pelatihan kompetensi berjalan efektif.
Selain itu, DP3AP2KB diawasi secara ketat untuk menjamin perlindungan perempuan dan anak, serta optimalisasi program keluarga berencana sebagai upaya pengendalian sosial.
Pada sektor sosial dan kebencanaan, Komisi IV mengawasi:
• Dinas Sosial, terutama terkait penyaluran bansos, validasi data kemiskinan, dan pemberdayaan kelompok rentan.
• BPBD, dalam mitigasi, kesiapsiagaan, hingga respons cepat terhadap bencana.
• Bagian Kesra, yang menangani urusan sosial keagamaan dan kemasyarakatan.
“Dinsos, BPBD, dan Kesra memegang urusan vital. Tidak boleh ada layanan yang mangkrak. Warga harus dilayani dengan baik,” tegas Ike.
Sebagai komisi yang memiliki mitra kerja lintas sektor, Komisi IV menegaskan siap memperketat pengawasan demi memastikan kualitas layanan publik tetap terjaga. “Kami menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan bukan sebagai formalitas, tetapi sebagai tanggung jawab moral kepada masyarakat. Selama saya duduk di Komisi IV, tidak boleh ada layanan publik yang dikelola asal-asalan,” tutup Ike. (Dendi. D)
