Cianjur ,Wartadesa - Cianjur Government Watch (CGW), melakukan Audensi terkait Program UHC dan diskusi dengan DPRD Kabupaten Cianjur (komisi 4) juga dihadiri oleh BPJS Kesehatan Cabang Cianjur dan Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur Di Ruangan Pansus Gedung DPRD Kabupaten Cianjur.Jumat 08/05/26
Program UHC yang ditampung Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur sebagai pelaksana, niat Bupati Cianjur untuk memberikan kemudahan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Cianjur masih mempunyai catatan.
Kata Cukup dengan KTP saja untuk mengakses layanan kesehatan masih seperti angan angan.
Advokat CGW Ilyas Alias Apung mengatakan kedatangan Ke gedung DPRD ini untuk beraudensi terkait program UHC yang di anggap carut marut
"Faktanya tidak demikian, masyarakat dibatasi Perbup nomor 83 tahun 2025 tentang penyelenggaraan program jaminan kesehatan Nasional Universal Health Coverage dan bantuan pembiayaan kesehatan diluar cakupan jaminan kesehatan nasional. Apalagi sampai saat ini. Dinkes atau BPJS belum pernah mempublikasikan data siapa saja 800.000 orang itu yang didaftarkan dan dibayarkan."ucap Ilyas kepada Awak Media Jumat 08/05/26
Ilyas juga mengatakan dirinya akan mendatangi bupati Cianjur agar program ini bisa di evaluasi
"Datanya tidak jelas dan tidak transparan, kedepan kita akan mengunjungi Bupati supaya pelaksana UHC dievaluasi."tandasnya
Ketua Komisi IV DPRD kabupaten Cianjur Rian Purba Dari Fraksi PDIP mengatakan kedatangan CGW ini mempertanyakan Program UHC.
"Kami selaku Wakil rakyat harus mempasiltasi kawan- kawan dari lembaga CGW untuk ber audensi dengan Pihak BPJS dan Dinkes mempertanyakan program UHC dan meminta pihak terkait untuk terbuka dan jangan sampai di tutup tutupi sehingga ini akan menjadi polemik bagi masyarakat, kami juga akan tampung keluhan keluhan dari masyarakat ataupun lembaga manapun karena ini kan menyangkut kesehatan, ini sangat penting bagi masyarakat Cianjur"pungkasnya***Ca/HDN***
