CIANJUR,Wartadesa — Pelaksanaan Pemajuan, Perlindungan, dan Penegakan Hak Asasi Manusia (P5HAM) di tengah masyarakat tidak hanya berhenti pada kegiatan sosialisasi. Fungsi pengawasan turut menjadi perhatian untuk memastikan hak-hak dasar masyarakat benar-benar terpenuhi.
Hal tersebut disampaikan Anggota DPR- Ri Komisi XIII Partai Golongan Karya (Golkar) Isfhan Taufik Munggaran dalam kegiatan P5HAM di Desa Wangunjaya.
Ia mengatakan, pengawasan P5HAM dilakukan dengan melihat langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, termasuk kebutuhan dasar yang berkaitan dengan ketersediaan air.
Persoalan kekurangan air menjadi salah satu perhatian.
“Selain daripada sosialisasi, kegiatan P5HAM ini tentunya sekaligus melaksanakan fungsi pengawasan. Kami ingin memastikan apakah hak-hak dasar masyarakat di Desa Wangunjaya ini bisa terpenuhi,” ujarnya,Sabtu (29/8/2026).
Ia mengatakan, P5HAM pun diharapkan tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi mampu menjadi instrumen untuk mengidentifikasi persoalan masyarakat sekaligus mendorong pemerintah dan pemangku kepentingan mengambil langkah nyata.
" Kondisi tersebut bukan semata-mata berkaitan dengan debit air yang berkurang, tetapi menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang seharusnya mendapatkan perhatian serius," jelasnya.
Ia menyebut, ketika masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan air yang menjadi kebutuhan sehari-hari, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai masalah biasa. Pemerintah sebagai representasi negara dinilai harus hadir mencari solusi konkret agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara layak.
"Pemenuhan hak dasar, termasuk akses terhadap air yang layak, menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan masyarakat yang sadar dan terlindungi hak asasinya," pungkasnya***Ca***
