CIANJUR,Wartadesa - Keputusan Presiden ke-7 RI Joko Widodo menunjukkan Kartu Tanda Anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada 26 September 2026 menutup spekulasi mengenai afiliasi politiknya. Bagi PSI di daerah, peristiwa tersebut menghadirkan peluang baru untuk membuka komunikasi dengan figur yang sebelumnya menjaga jarak.
Jokowi menyatakan telah menjadi anggota PSI sejak 14 Oktober 2025. Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Daerah PSI Kota Bandung, ketika ia memperlihatkan KTA dan membacakan nomor keanggotaannya di hadapan kader.
Di Kabupaten Cianjur, momentum tersebut berdekatan dengan proses konsolidasi di bawah kepemimpinan baru Anggarda Giri Rajati. PSI Cianjur sedang membenahi struktur, membaca potensi enam daerah pemilihan, serta menjalin komunikasi dengan tokoh yang memiliki pengalaman politik dan pemerintahan.
Hasil monitoring organisasi menyebut kategori figur yang sedang berkomunikasi mencakup Kategorinya tidak kecil seperti mantan pejabat pemerintahan, seperti tokoh tokoh politik ketua partai politik, dan ketua organisasi-organisasi dengan basis komunitas yang besar serta sejumlah mantan anggota dewan di berbagai partai. Identitas mereka belum diumumkan karena komunikasi belum seluruhnya berubah menjadi keputusan bergabung.
Dalam artikel yang dipublikasikan di Broangga.com, Anggarda menilai keterbukaan tokoh berpengalaman terhadap PSI layak dibaca sebagai gejala politik. Namun, ia menolak menganggap nama besar sebagai jaminan kemenangan.
"Nama besar dapat membuka pintu, tetapi tidak dapat menggantikan struktur yang menjaga rumah setiap hari," tulisnya.
Tidak Ada Bukti Lonjakan Pasca pengumuman KTA
Data keanggotaan PSI Cianjur memberikan konteks yang lebih terukur. Ekspor sistem per 4 Oktober 2026 mencatat 6.565 pendaftaran aktif dengan nomor KTA. Sebanyak 4.392 di antaranya bertambah sejak Januari 2026.
Namun, gelombang terbesar justru terjadi sebelum Jokowi memperlihatkan KTA. Pada Mei tercatat 1.498 pendaftaran, Juni 883, dan Juli 1.089. Total tiga bulan itu mencapai 3.470 pendaftaran atau sekitar 79 persen dari tambahan anggota sepanjang 2026 hingga 4 Oktober.
Pada 26 September, ketika KTA Jokowi diperlihatkan, sistem mencatat delapan pendaftaran. Selama delapan hari berikutnya hingga 4 Oktober, terdapat 31 pendaftaran. Laju tersebut tidak menunjukkan lonjakan bila dibandingkan dengan dua pekan sebelumnya.
Karena itu, data lokal belum mendukung klaim bahwa pengumuman KTA Jokowi secara langsung memicu ledakan keanggotaan PSI Cianjur. Efek jangka panjang juga belum dapat disimpulkan dari rentang pengamatan yang pendek.
Anggarda memilih menempatkan Jokowi sebagai legitimasi simbolik bagi gelombang lokal yang sudah bergerak. Menurut dia, pengaruh figur nasional tidak selalu terlihat sebagai pertambahan anggota pada hari berikutnya, tetapi dapat bekerja dengan mengurangi keraguan, memperjelas arah partai, dan membuka percakapan politik baru.
"Pak Jokowi tidak menciptakan gelombang Cianjur dari nol. Ketika ia mengangkat KTA di Bandung, ia memberi wajah nasional kepada gelombang yang lebih dulu tumbuh di daerah," tulis Anggarda.
Menyatukan Pengalaman dan Energi Baru
Masuknya tokoh berpengalaman dapat membantu PSI Cianjur yang pada Pemilu 2024 hanya meraih 7.967 suara atau sekitar 0,63 persen dan belum mendapat kursi DPRD. Mantan penjabat pemerintah, mantan legislator, maupun bekas pengurus partai lain memiliki pengetahuan mengenai birokrasi, jaringan sosial, dan kerasnya kompetisi di tingkat dapil.
Namun, perpindahan figur tidak otomatis diikuti seluruh basis pendukungnya. Organisasi juga berisiko menghadapi benturan kepentingan, perebutan ruang, kecemburuan kader lama, atau ketergantungan berlebihan pada satu nama.
Karena itu, PSI Cianjur ingin menempatkan kader lama dan tokoh baru dalam aturan nilai serta tanggung jawab yang sama. Figur berpengalaman diharapkan menghasilkan transfer pengetahuan, sedangkan kader baru tetap memperoleh ruang tumbuh.
Pendekatan ini akan diuji ketika PSI menggelar Rakorda. Forum itu diproyeksikan mempertemukan struktur partai, tokoh masyarakat, kelompok sosial, bakal calon legislatif, dan jaringan baru. Keputusan politik para figur yang kini berkomunikasi dapat menjadi salah satu perhatian, tetapi substansi konsolidasi tetap berada pada pembagian kerja setelah panggung selesai.
Target enam kursi yang mulai dibicarakan juga membuat PSI tidak dapat menggantungkan strategi pada magnet Jokowi ataupun kepindahan tokoh. Berdasarkan distribusi Pemilu 2024, partai belum memiliki basis yang cukup kuat di enam dapil. Perolehan terendah berada di Cianjur 6 dengan 535 suara, sedangkan tertinggi di Cianjur 3 dengan 1.918 suara.
Popularitas nasional dapat mempercepat perhatian. Figur lokal dapat membuka jaringan. Namun, konversi menjadi suara tetap membutuhkan kandidat yang berakar, struktur yang hadir di wilayah, agenda warga, dan sistem saksi yang bekerja hingga tingkat TPS.
KTA Jokowi memberi PSI Cianjur momentum komunikasi. Nilai politik momentum itu baru dapat diukur apabila partai mampu mengubah kedatangan figur menjadi pembelajaran organisasi, bukan sekadar barisan nama dalam seremoni.(CA)
