CIANJUR,Wartadesa – Pemerintah Desa Langensari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, menjadi sorotan tajam dari warga dalam audiensi terbuka yang digelar Senin (28/7/2025). Sejumlah dugaan beberapa penyimpangan program bantuan hingga gaya hidup mewah kepala desa menjadi pembahasan publik.
Pasalnya, Samir, salah satu tokoh masyarakat sekaligus pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), mengungkapkan beberapa program desa yang di duga dilakukan pemotongan bantuan untuk korban gempa bumi. Menurutnya sangat yidak logis.
“Kepala desa mengakui di hadapan warga puluhan warga menyanggupi pengembalian uang sebesar Rp52 juta dalam waktu 60 hari kerja. Tapi dengan jumlah penerima sekitar 63 orang, karrna kerugiannya bisa lebih dari itu,” ungkapnya.
Samir juga menyoroti pungutan lainnya pada program isbat nikah yang seharusnya di gratiskan (prodeo) warga malah dipungut sampai Rp750 ribu per pasangan. Adapun dugaan penyimpangan lainnya seperti bantuan kambing ternak yang justru malah dijual oleh penerimanya.
" Namun sorotan tak berhenti di situ. Ia juga mengungkap kondisi miris salah satu warganya yang yidak mempunyai sanitasi di Kampung Karag ".
“Di Kampung Karag, ada salah satu warga yang terpaksa harus buang air besar di sembarang tempat dengan menggunakan kantong kresek".
Salah satu warga Itu sudah lama terjadi. Ada janda tua, anaknya pada jauh, tidak punya WC. Kita sudah laporkan ke kepala desa agar MCK diperhatikan. Ironisnya, di saat seperti itu, kepala desa justru malah bangun rumah mewah lengkap dengan kolam renang. ( seakan memperkaya diri sendiri) ” ujarnya.
Ia menyebut kondisi tersebut mencerminkan ketimpangan sosial yang sangat mencolok. “Warga masih berjuang untuk akses sanitasi layak, tapi pemimpinnya malah pamer kemewahan,” tambahnya.
Warga juga mempertanyakan transparansi anggaran untuk insentif guru ngaji yang hingga kini belum jelas penyalurannya.
Sementara itu, Kepala Desa Langensari, Fajar, merespons kritik warga dengan menyatakan keterbukaannya terhadap evaluasi dan audit.
“Audiensi ini bentuk komitmen kami terhadap transparansi. Kami akui ada kekurangan dalam penyampaian informasi, dan kami siap memperbaikinya,” ucap Fajar.
Ia menegaskan bahwa pemerintah desa siap menindaklanjuti hasil audit dari inspektorat, jika ditemukan pelanggaran.
“Tujuan audiensi ini bukan saling menyalahkan, tapi mencari solusi. Kami terbuka terhadap kritik dan siap berbenah,” pungkasnya.
Menurut Dendi kabid DPMD saat di konfirmasi lewat Chat Whatsupp Hp selulernya, sejauh ini kami belum mendapatkan laporan tertulis dari pihak kecamatan karang tengah, ucapnya.
Kabid DPMD menjawab, " Statement kami ini Pak, dan sampai saat ini juga belum ada laporan tertulis dari Kecamatan Pak".Tandasnya***Deri***
