CIMAHI ll Wartadesa – Ketua Komisi IV DPRD Kota Cimahi, Ike Hikmawati, melontarkan ultimatum tegas kepada seluruh mitra kerja perangkat daerah menjelang tahun anggaran 2025. Politisi senior Fraksi PKS ini menegaskan bahwa legislatif akan memperketat barisan pengawasan guna memastikan rakyat mendapatkan hak pelayanan yang bermartabat, bukan sekadar layanan "asal-asalan" untuk menggugurkan kewajiban.
"Tantangan Cimahi ke depan semakin kompleks. Kami tegaskan, pengawasan Komisi IV bukan formalitas di atas kertas, tapi tanggung jawab moral. Tidak ada ruang bagi layanan yang setengah hati; semua harus profesional, transparan, dan adil bagi warga!" tegas Ike, Sabtu (20/12/2025).
Meski mengapresiasi inovasi klinik sore dan layanan persalinan 24 jam di Puskesmas, Ike memberikan catatan kritis yang menohok. Ia mengingatkan kembali insiden viral di RSUD Cibabat sebagai rapor merah yang tidak boleh terulang. Baginya, kemudahan akses fisik akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan perubahan mentalitas petugas di lapangan.
"Akses mudah itu wajib, tapi belum cukup. Kami tidak ingin mendengar lagi ada warga yang dianaktirikan atau diabaikan karena status BPJS-nya. Konsistensi layanan adalah harga mati. Pelayanan kesehatan harus aman, layak, dan bermartabat!" ujar Ike dengan nada bicara lugas.
Di sektor pendidikan, Ike menyoroti adanya jurang pemisah antara sekolah di pusat kota dengan wilayah pinggiran. Ia mendesak Dinas Pendidikan untuk berhenti bekerja secara normatif dan mulai melakukan pemerataan kualitas sarana-prasarana serta penguatan karakter generasi muda secara agresif.
"Pendidikan adalah mesin penggerak kualitas warga. Bagaimana SDM lokal kita bisa bersaing jika sarana sekolahnya saja masih timpang? Dinas Pendidikan harus hadir memastikan keadilan fasilitas bagi seluruh siswa di Cimahi," tambahnya.
Terkait isu ketenagakerjaan dan perlindungan sosial, Ike menuntut validasi data kemiskinan yang jauh lebih akurat. Ia tidak ingin melihat program bantuan salah sasaran akibat data yang amburadul di Dinas Sosial maupun instansi terkait lainnya.
Ia juga menyoroti perlunya program pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini untuk menekan angka pengangguran. "Program jangan dijalankan setengah-setengah. Di tengah fluktuasi ekonomi, masyarakat rentan harus dilindungi. Pemerintah harus hadir secara nyata, bukan sekadar menebar wacana," cetusnya.
Menutup pernyataannya, Ike memastikan bahwa Komisi IV akan berdiri sebagai benteng kepentingan warga. Ia menjamin setiap rupiah anggaran akan diawasi secara ketat agar langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
"Seluruh instansi mitra wajib menunjukkan kinerja nyata dan mempertanggungjawabkan tugas mereka langsung kepada warga. Kami akan memonitor setiap rupiah anggaran. Kami di Komisi IV adalah garda terdepan kepentingan rakyat," pungkas Ike. ( Dendi )
