Cianjur, Wartadesa – Ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas dan kuantitas penyajian makanan di Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) PeuteuyCondong, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, memuncak.
Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Pancasila (PP) PAC Cibeber menggelar aksi dan mengeluarkan ultimatum tegas: mereka menuntut penutupan dapur yang dinilai tidak layak beroperasi.
Ketua PP PAC Kecamatan Cibeber, Ucu Sukandar, menyatakan bahwa keluhan terkait mutu pelayanan gizi tersebut telah disampaikan berulang kali, namun tidak mendapatkan tanggapan memadai.
“Kalau melihat dari menu yang disajikan, sangat tidak layak baik secara kuantitas maupun kualitas. Masyarakat sudah jenuh, dan hari ini puncaknya karena keluhan yang disampaikan selama ini selalu tidak didengar,” ujar Ucu Kepada wartawan Senin 15 Juni 2026
Merespons pernyataan kesediaan untuk melakukan perbaikan yang disampaikan pihak pengelola, Ucu menegaskan pihaknya tidak lagi menerima janji semata.
“Setelah aksi hari ini, mereka menyatakan siap memperbaiki kuantitas dan kualitas. Namun bagi kami dan warga, keputusannya tetap: tidak ada toleransi, kami tidak mau menerima janji-janji palsu. Intinya, tuntutan kami tetap satu, yaitu penutupan dapur SPPG PeuteuyCondong ini,” tegasnya.
Sementara itu, Camat Cibeber, Adrian Athoilah, mengakui bahwa dalam pengawasan yang dilakukan, terdapat ketidaksesuaian antara operasional SPPG dengan standar prosedur yang berlaku.
“Memang benar, SPPG PeuteuyCondong 1 belum berjalan sesuai prosedur yang semestinya. Kami memahami tuntutan yang disampaikan Pemuda Pancasila. Untuk itu, pihak pengelola telah berkomitmen melakukan perbaikan serta menjamin masalah serupa tidak terulang kembali,” jelas Adrian.
Ia menambahkan bahwa jika perbaikan tidak memberikan hasil nyata, langkah tegas akan diambil.
“Apabila pelanggaran terulang kembali, maka kemungkinan dapur tersebut dapat dibekukan atau ditutup sepenuhnya,” tandasnya.
Di sisi lain, Kepala SPPG PeuteuyCondong 1, Yoga Eriyanto, menyampaikan bahwa pihaknya mendengarkan aspirasi warga namun menegaskan bahwa keputusan penutupan tidak dapat dilakukan secara instan.
“Hasil pertemuan tadi, kami mendengar tuntutan perbaikan menu dan juga penutupan dapur. Namun terkait penutupan, kami harus menempuh jalur prosedur yang berlaku,” ujar Yoga.
Ia menjelaskan bahwa keberlangsungan operasional dapur bergantung pada keputusan dari instansi di tingkat pusat.
“Selama belum ada surat keputusan resmi untuk pembekuan atau penutupan, maka dapur masih harus tetap beroperasi guna menjamin keberlangsungan layanan yang menjadi tugas pokok kami,” pungkasnya.
Hingga saat ini, situasi di lokasi dipantau tetap kondusif. Masyarakat terus memantau perkembangan proses perbaikan sekaligus menunggu keputusan resmi yang akan ditetapkan oleh pihak berwenang.***CA***
