CIANJUR, Wartadesa — Hasil Pemilihan Kepala Desa Langensari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, memicu penolakan keras dari warga dan empat dari lima calon peserta. Kemenangan calon nomor urut 1, Fajar Subhan, dinodai tuduhan pelanggaran prosedur dan kecurangan yang dilakukan panitia penyelenggara.
Perwakilan warga sekaligus pendukung calon nomor 2 hingga 5, Akew, menyatakan ketidakpercayaan terhadap proses yang berjalan. Menurutnya, aturan main tidak dijalankan sebagaimana mestinya.
"Kami mewakili calon 2, 3, 4, dan 5 menuntut keadilan. Banyak kecurangan yang dilakukan panitia Pilkades, dan kami punya dokumen pendukungnya. Regulasi dibuat DPMD tapi di lapangan tidak dijalankan, untuk apa aturan itu ada?" ujar Akew kepada wartawan, Senin (9/11/2026).
"Kami ingin memilih kepala desa yang bersih, nyatanya proses ini justru dikotori. Musyawarah yang dilakukan tidak menghasilkan kesepakatan. Oleh karena itu, kami tetap menuntut pemilihan ulang," tegasnya.
Menyikapi tuntutan tersebut, Kepala Bidang Bina Administrasi Pemerintahan DPMD Cianjur, Dendi Rinaldi, S.KM., menjelaskan bahwa sengketa Pilkades memiliki jalur penyelesaian yang berbeda dengan pemilu nasional.
"Kami sudah menerima aspirasi dan keluhan dari perwakilan warga maupun para calon. Dua jalur terbuka, menyampaikan keberatan kepada Camat dan BPD, atau mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)," jelas Dendi.
Ia menegaskan, tuntutan pembukaan kotak suara, pembatalan hasil, maupun pemilihan ulang bukan wewenang pengawas di tingkat desa maupun kecamatan.
"Hal-hal yang bersifat substansial dan mengubah hasil keputusan hanya bisa diputuskan oleh PTUN. Pengawas tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan hasil," tegasnya.
Lebih jauh, Dendi menyampaikan bahwa proses Pilkades tidak berhenti meskipun ada sengketa.
"Proses Pilkades di Langensari tetap berjalan hingga pelantikan. Sementara sengketanya akan berjalan pada jalurnya secara terpisah. Kedua proses ini berjalan berdampingan," ungkapnya.
Dendi juga menegaskan bahwa pelantikan 47 kepala desa terpilih se-Cianjur dijadwalkan tetap berlangsung pada minggu kedua Desember 2026.
Sengketa ini menyoroti celah yang berulang terjadi dalam penyelenggaraan Pilkades, di satu sisi warga merasa keberatan tidak didengar, di sisi lain batas kewenangan lembaga pengawas terbatas. Hingga saat ini, belum ada kesepakatan antara pihak penuntut dan pemerintah daerah mengenai langkah yang akan diambil, sementara hasil pemilihan yang diperdebatkan tetap berdiri sampai ada putusan hukum yang sah. (CA)
