Cimahi ll Wartadesa— Komisi IV DPRD Kota Cimahi menegaskan kembali peran strategisnya dalam menjalankan tiga fungsi utama: legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap seluruh perangkat daerah yang menjadi mitra kerja. Penegasan ini disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPRD Kota Cimahi dari Fraksi Demokrat, Lilis Yusniawati, yang menyoroti pentingnya konsistensi pengawasan untuk memastikan seluruh layanan publik berjalan optimal dan sesuai aturan. “Komisi IV memiliki mandat besar. Kami bertanggung jawab memastikan setiap instansi yang menjadi mitra kami bekerja profesional, transparan, dan berpihak pada masyarakat. Tidak boleh ada kelalaian,” tegas Lilis Yusniawati.
Pengawasan Ketat ke Dinas Kesehatan dan RSUD Cibabat, Dinas Kesehatan menjadi salah satu fokus utama pengawasan Komisi IV, termasuk puskesmas, BPJS Kesehatan, klinik swasta, hingga seluruh rumah sakit swasta yang berada dalam kewenangan Dinkes. “Pelayanan kesehatan adalah kebutuhan dasar. Kami mengawasi Dinkes dan RSUD Cibabat secara ketat agar standar pelayanan tetap prima dan program kesehatan dijalankan tanpa penyimpangan,” tegas Lilis.
Pengawasan mencakup pemerataan tenaga kesehatan, kualitas layanan, hingga kepatuhan terhadap regulasi APBD dan Perda kesehatan, Komisi IV Tegaskan Peran Strategis di Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, Di bidang pendidikan, Komisi IV mengawasi kinerja Dinas Pendidikan (Disdik) untuk memastikan mutu pendidikan, sarana prasarana sekolah, dan kualitas SDM guru terus ditingkatkan.
Begitu pula dengan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disbudparpora) yang harus konsisten mengembangkan potensi budaya, pariwisata, dan pemuda di Kota Cimahi. “Pendidikan dan pembangunan karakter generasi muda tidak boleh stagnan. Kami kawal secara serius,” ucap Lilis.
Soroti Dinas Tenaga Kerja, DP3AP2KB, dan Perlindungan Warga Rentan, Komisi IV juga memastikan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) bekerja optimal dalam penyerapan tenaga kerja, pengawasan perusahaan, dan peningkatan pelatihan kerja.
Selain itu, DP3AP2KB diawasi untuk memastikan perlindungan perempuan dan anak berjalan efektif serta program keluarga berencana terselenggara secara masif.
Pengawasan Sosial dan Kebencanaan Tidak Boleh Kendor, Pada sektor sosial, Komisi IV mengawasi langsung kinerja Dinas Sosial (Dinsos), termasuk penyaluran bantuan sosial, validasi data kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat rentan.
Sementara itu, BPBD dibawah pengawasan komisi untuk memastikan mitigasi bencana, respons kebencanaan, dan kesiapsiagaan masyarakat dilakukan dengan cepat dan tepat.
Tidak kalah penting, Bagian Kesra ikut menjadi fokus karena memegang peran dalam pelayanan sosial keagamaan dan kemasyarakatan. “Dinsos, BPBD, Kesra semua memegang urusan vital. Kami pastikan tidak ada layanan yang mangkrak. Warga harus dilayani dengan baik,” ujar Lilis.
Komitmen Tegas Komisi IV, Sebagai lembaga legislatif yang mengawasi banyak sektor penting, Komisi IV DPRD Kota Cimahi berkomitmen menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan mandatnya.
“Kami menjalankan legislasi, anggaran, dan pengawasan bukan sebagai formalitas, tetapi sebagai tanggung jawab moral kepada masyarakat,” tegas Lilis.
“Selama saya duduk di Komisi IV, saya pastikan tidak ada layanan publik yang dikelola secara asal-asalan.”
Dengan mandat yang luas dan pengawasan yang semakin diperketat, Komisi IV DPRD Kota Cimahi menegaskan posisinya sebagai garda kontrol kualitas pelayanan publik di Kota Cimahi. (Dendi Dewangga)
