CIANJUR,Wartadesa — Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Fraksi PDIP, Susilawati, menerima audiensi DPC Korwil 234 SC Kabupaten Cianjur di Gedung DPRD Kabupaten Cianjur, Selasa (8/9/2026). Kedatangan perwakilan SC 234 ini untuk mencari solusi terkait Surat Edaran Bupati tentang penghentian Program UHC Jaminan Kesehatan.
Dalam pertemuan tersebut turut hadir perwakilan dari beberapa OPD, di antaranya Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur dan BPJS Kesehatan.
Perwakilan DPC 234 SC menyampaikan permintaan agar ada kebijakan pembatalan terhadap surat edaran tersebut. Setelah dijelaskan, isi surat edaran itu pada dasarnya adalah validasi data peserta UHC, meliputi warga yang sudah tidak masuk kategori miskin, yang pindah domisili, dan yang sudah meninggal dunia.
Susilawati mengatakan, karena yang hadir dalam audiensi bukan pengambil keputusan dan pihak terkait lainnya tidak hadir, maka pembahasan ini kemungkinan akan dilanjutkan pada tahap berikutnya.
“Kami mengapresiasi perjuangan kawan-kawan semuanya. Semoga ke depan ada titik temu antara pihak yang mewakili masyarakat dengan pemerintah, khususnya pimpinan dari eksekutif,” ujar Susilawati.
Ia juga menekankan pentingnya mencari solusi alternatif daripada hanya terjebak pada penolakan kebijakan. Menurutnya, ketika ada kebijakan yang dikeluarkan, harus ada kebijakan lain yang menutupinya agar masyarakat yang terdampak tidak kehilangan akses layanan kesehatan.
Beberapa alternatif yang disarankan antara lain:
- *Penggalangan dana melalui CSR* perusahaan di Cianjur
- *Penggalian PAD dari sumber-sumber lain* yang sah
- *Lobi dan negosiasi antara pimpinan daerah dengan pemerintah pusat*, karena anggaran UHC bersumber dari APBN, APBD Provinsi, dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah kabupaten
“UHC ini sumber anggarannya bisa dari APBN, bisa dari provinsi, juga dari keuangan daerah masing-masing. Jadi ini harus dicarikan jalan keluarnya. Termasuk akibat dari pemberhentian anggaran banprov, ini bisa kita dorong negosiasinya,” jelasnya.
Susilawati berharap ke depan pemerintah daerah dan masyarakat bisa duduk bersama untuk menggali potensi yang ada, termasuk potensi alam dan sumber daya di Cianjur, agar program jaminan kesehatan tetap bisa berjalan meskipun ada perubahan kebijakan.
Pertemuan ditutup dengan komitmen kedua belah pihak untuk terus berkoordinasi dan mengawal agar masyarakat Cianjur tetap mendapatkan perlindungan kesehatan yang layak.***CA***
